Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan

Tentang BPS

Informasi Umum

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomer 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik.

Materi yang merupakan muatan baru dalam UU Nomor 16 Tahun 1997, antara lain :

Jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri atas statistik dasar yang sepenuhnya diselenggarakan oleh BPS, statistik sektoral yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah secara mandiri atau bersama dengan BPS, serta statistik khusus yang diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan BPS.
Hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS diumumkan dalam Berita Resmi Statistik (BRS) secara teratur dan transparan agar masyarakat dengan mudah mengetahui dan atau mendapatkan data yang diperlukan.
Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.
Dibentuknya Forum Masyarakat Statistik sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat statistik, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada BPS.

Berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan di atas, peranan yang harus dijalankan oleh BPS adalah sebagai berikut :

Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survey yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder
Membantu kegiatan statistik di departemen, lembaga pemerintah atau institusi lainnya, dalam membangun sistem perstatistikan nasional.
Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik.
Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia.

Visi

Pelopor data statistik terpercaya untuk semua

Misi

1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional.

2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik

3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan

Nilai-Nilai Inti

Core values (nilai–nilai inti) BPS merupakan pondasi yang kokoh untuk membangun jati diri dan penuntun perilaku setiap insan BPS dalam melaksanakan tugas.

Nilai-nilai Inti BPS terdiri dari:

1. PROFESIONAL

a. Kompeten

Mempunyai keahlian dalam bidang tugas yang diemban

b. Efektif

Memberikan hasil maksimal

c. Efisien

Mengerjakan setiap tugas secara produktif, dengan sumber daya minimal

d. Inovatif

Selalu melaukan permbaruan dan/atau penyempurnaan melalui proses pembelajaran diri secara terus menerus

e. Sistemik

Meyakini bahwa setiap pekerjaan mempunyai tata urutan proses perkerjaan yang satu menjadi bagian tidak terpisahkan dari pekerjaan yang lain.

2. INTEGRITAS

a. Dedikasi

Memiliki pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban dan institusi

b. Disiplin

Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

c. Konsisten

Satunya kata dengan perbuatan

d. Terbuka

Menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik dari berbagai pihak

e. Akuntabel

Bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur

3. AMANAH

a. Terpercaya

Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, yang tidak hanya didasarkan pada logika tetapi juga sekaligus menyentuh dimensi mental spiritual

b. Jujur

Melaksanakan semua pekerjaan dengan tidak menyimpang dari prinsip moralitas

c.Tulus

Melaksanakan tugas tanpa pamrih, menghindari konflik kepentingan (pribadi, kelompok, dan golongan), serta mendedikasikan semua tugas untuk perlindungan kehidupan manusia, sebagai amal ibadah atau perbuatan untuk Tuhan Yang Maha Esa

d. Adil

Menempatkan sesuatu secara berkeadilan dan memberikan haknya

Struktur Organisasi BPS RI

Struktur Organisasi BPS Provinsi

Struktur Organisasi BPS Kabupaten/Kota

Deskripsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik. Susunan organisasi BPS terdiri dari:

1. Kepala;

2. Sekretariat Utama;

3. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik;

4. Deputi Bidang Statistik Sosial;

5. Deputi Bidang Statistik Produksi;

6. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa;

7. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik;

8. Inspektorat Utama;

9. Pusat Pendidikan dan Pelatihan;

10. Instansi Vertikal

BPS dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas memimpin BPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BPS; menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BPS yang menjadi tanggung jawabnya; serta membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain. Kepala dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, 5 (lima) Deputi dan Inspektorat Utama.

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian administrasi, dan sumber daya di lingkungan BPS. Sekretariat Utama terdiri dari beberapa Biro, setiap Biro terdiri dari beberapa Bagian dan setiap Bagian terdiri dari beberapa Subbagian. Sekretariat Utama terdiri dari Biro Bina Program, Biro Keuangan, Biro Kepegawaian, Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum, dan Biro Umum.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang metodologi dan informasi statistik. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik terdiri dari Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei, Direktorat Diseminasi Statistik, dan Direktorat Sistim Informasi Statistik.

Deputi Bidang Statistik Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik sosial. Deputi Bidang Statistik Sosial terdiri dari Direktorat Statistik Kependudukan & Ketenagakerjaan, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, dan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial.

Deputi Bidang Statistik Produksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik produksi. Deputi Bidang Statistik Produksi terdiri dari Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan, Direktorat Peternakan, Perikanan & Kehutanan dan Direktorat Statistik Industri.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik distribusi dan jasa. Deputi Bidang Statistik Distribusi & Jasa terdiri dari Direktorat Statistik Harga, Direktorat Statistik Distribusi, dan Direktorat Statistik Keuangan, TI & Pariwisata.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang neraca dan analisis statistik. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik terdiri dari Direktorat Neraca Produksi, Direktorat Neraca Pengeluaran, dan Direktorat Analisis & Pengembangan Statistik.

Inspektorat Utama yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BPS;

Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan serta teknis dan fungsional.

Instansi Vertikal BPS terdiri dari BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota.
BPS Provinsi adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS.
BPS Kabupaten/Kota adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS Provinsi.

Disamping itu terdapat Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) yang pembentukannya berlandaskan pada Keputusan Presiden Nomor 163 tahun 1998 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Statistik sebagai perguruan tinggi kedinasan di lingkungan Badan Pusat Statistik yang berkedudukan di Jakarta. Struktur organisasi Sekolah Tinggi Ilmu Statistik didasarkan pada Keputusan Kepala BPS Nomor 101 tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Sekolah Tinggi Ilmu Statistik dipimpin oleh seorang Ketua.

Tugas, fungsi dan kewenangan BPS telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

1. Tugas

Melaksanakan tugas pemerintahan dibidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

a. Pengkajian, penyusunan dan perumusan kebijakan dibidang statistik;

b. Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional;

c. Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar;

d. Penetapan sistem statistik nasional;

e. Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah dibidang kegiatan statistik; dan

f. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga.

3. Kewenangan

a. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;

b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;

c. Penetapan sistem informasi di bidangnya;

d. Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional;

e. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu;

f. i. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kegiatan statistik;

ii. Penyusun pedoman penyelenggaraan survei statistik sektoral.

Tahap pengolahan data sangat menentukan seberapa jauh tingkat keakuratan dan ketepatan data statistik yang dihasilkan. BPS merupakan instansi perintis dalam penggunaan komputer karena telah memulai menggunakannya sejak sekitar 1960. Sebelum menggunakan komputer, BPS menggunakan kalkulator dan alat hitung sipoa dalam mengolah data.

Teknologi komputer yang diterapkan di BPS selalu disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan juga mengacu kepada kebutuhan. Personal komputer yang secara umum lebih murah dan efisien telah dicoba digunakan untuk menggantikan mainframe. Sejak 1980-an, personal komputer telah digunakan di seluruh kantor BPS provinsi, diikuti dengan penggunaan komputer di seluruh BPS kabupaten dan kota sejak 1992.

Dengan menggunakan personal komputer, kantor statistik di daerah dapat segera memproses pengolahan data, yang merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari pengumpulan data, kemudian memasukkan data mentah ke dalam komputer dan selanjutnya data tersebut dikirim ke BPS pusat untuk diolah menjadi data nasional.

Pengolahan data menggunakan personal komputer telah lama menjadi contoh pengolahan yang diterapkan oleh direktorat teknis di BPS pusat, terutama jika direktorat tersebut harus mempublikasikan hasil yang diperoleh dari survei yang diselenggarakan.

Pengolahan data Sensus Penduduk tahun 2000 telah menggunakan mesin scanner, tujuannya untuk mempercepat kegiatan pengolahan data. Efek positif dari penggunaan komputer oleh direktorat teknis yaitu selain lebih cepat, juga dapat memotivasi pegawai yang terlibat turut bertanggung jawab untuk menghasilkan sebanyak mungkin data statistik dan indikator secara tepat waktu dan akurat dibanding sebelumnya. Selain itu, penggunaan computer sangat mendukung BPS dalam menghasilkan berbagai data statistik dan indikator-indikator yang rumit seperti kemiskinan, Input-Output (I-O) table, Social Accounting Matrix (SAM), dan berbagai macam indeks komposit dalam waktu yang relatif singkat.

Pada 1993, BPS mulai mengembangkan sebuah sistem informasi statistik secara geografis khususnya untuk pengolahan data wilayah sampai unit administrasi yang terkecil yang telah mulai dibuat secara manual sejak 1970. Data wilayah ini dibuat khususnya untuk menyajikan karakteristik daerah yang menonjol yang diperlukan oleh para perumus kebijakan dalam perencanaan pembangunan.

Dalam mengolah data, BPS juga telah mengembangkan berbagai program aplikasi untuk data entry, editing, validasi, tabulasi dan analisis dengan menggunakan berbagai macam bahasa dan paket komputer. BPS bertanggung jawab untuk mengembangkan berbagai perangkat lunak komputer serta mentransfer pengetahuan dan keahliannya kepada staf BPS daerah.

Pembangunan infrastruktur teknologi informasi di BPS didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai yaitu mengikuti perkembangan permintaan dan kebutuhan dalam pengolahan data statistik; melakukan pembaharuan/inovasi dalam hal metode kerja yang lebih baik serta memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi statistik.

Motto Kami

Maklumat Pelayanan

Kegiatan statistik di Indonesia sudah dilaksanakan sejak masa Pemerintahan Hindia Belanda oleh . suatu lembaga yang didirikan oleh Direktur Pertanian. Kerajinan, dan Perdagangan (Directeur Van Landbouw Nijverheld en Handel) di Bogor. Pada Februarl 1920. Lembaga tersebut bertugas mengolah dan mempublikasikan data statistic. Pada 24 September 1924, kegiatan statistik pindah ke Jakarta dengan nama Centraal Kantoor Voor De Statistiek (CKS) dan melaksanakan Sensus Penduduk pertama di Indonesia pada tahun 1930. Pada masa Pemerintahan Jepang di Indonesia pada tahun 1942-1945, CKS berubah nama menjadi Shomubu Chosasitsu Gunseikanbu dengan kegiatan memenuhi kebutuhan perang/militer.

Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, lembaga tersebut dinasionalisasikan dengan nama Kantor Penyelidikan Perangkaan Umum Republik Indonesia (KAPPURI) dan dipimpin oleh Mr. Abdul Karim Pringgodigdo. Setelah adanya Surat Edaran Kementerian Kemakmuran tanggal 12 Juni 1950 Nomor 219/S.C., lembaga KAPPURI dan CKS dilebur menjadi Kantor Pusat Statistik (KPS) dibawah tanggung jawab Menteri Kemakmuran.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perekonomian Nomor P/44, KPS bertanggungjawab kepada Menteri Perekonomian. Selanjutnya, melalui SK Menteri Perekonomian tanggal 24 Desember 1953 Nomor IB.099/M kegiatan KPS dibagi dalam dua bagian yaitu Afdeling A (Bagian Riset) dan Afdeling B (Bagian penyelenggaraan dan Tata Usaha). Berdasarkan Keppres X nomor 172 tanggal 1 Juni 1957, KPS berubah menjadi Biro Pusat Statistik dan bertanggungjawab langsung kepada Perdana Menteri.

Sesuai dengan UU No.6/1960 tentang Sensus, BPS menyelenggarakan Sensus Penduduk serentak di pada tahun 1961. Sensus Penduduk tersebut merupakan Sensus Penduduk pertama setelah Indonesia merdeka. Sensus Penduduk di tingkat provinsi dilaksanakan oleh Kantor Gubernur, dan di tingkat Kabupaten/Kotamadya dilaksanakan oleh kantor Bupati/Walikota, sedangkan pada tingkat Kecamatan dibentuk bagian yang melaksanakan Sensus Penduduk. Selanjutnya Penyelenggara Sensus di Kantor Gubernur dan Kantor Bupati/Walikota ditetapkan menjadi Kantor Sensus dan Statistik Daerah berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor Aa/C/9 Tahun 1965.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.16/1968 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS di Pusat dan Daerah serta perubahannya menjadi PP No.6/1980, menyebutkan bahwa perwakilan BPS di daerah adalah Kantor Satistik Provinsi dan Kantor Statistik Kabupaten atau Kotamadya. Tentang Organisasi BPS ditetapkan kembali pada PP No. 2 Tahun 1992 yang disahkan pada 9 Januari 1992. Selanjutnya, Kedudukan, Fungsi, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja BPS diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1992.

Pada tanggal 26 September 1997 ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, dimana Biro Pusat Statistik diubah namanya menjadi “Badan Pusat Statistik”, dan sekaligus menetapkan tanggal tersebut sebagai ”Hari Statistik”. Pada Keputusan Presiden No.86 Tahun 1998 tentang Badan Pusat Statistik, menetapkan bahwa perwakilan BPS di daerah merupakan Instansi Vertikal dengan nama BPS Provinsi, BPS Kabupaten, dan BPS Kotamadya. Serta pada tanggal 26 Mei 1999, ditetapkan PP Nomor 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik di Indonesia.

Daftar Nama Kepala BPS Republik Indonesia:

Abdul Karim Pringgodigdo. Masa Jabatan: 1945 - 1946
Sarbini Somawinata. Masa Jabatan: 1956-1966
M. Abdul Majid. Masa Jabatan: 1966-1982
Azwar Rasjid. Masa Jabatan: 1982-1994
Sugito Suwito. Masa Jabatan: 1994-2000
Sudarti Soerbakti. Masa Jabatan: 2000-2004
Choiril Maksum. Masa Jabatan: 2004-2006
Rusman Heriawan. Masa Jabatan: 2006-2011
Suryamin. Masa Jabatan: 2011-2015
Suhariyanto. Masa Jabatan: 2015- Sekarang

Logo pada Badan Pusat Statistik memiliki warna biru, hijau dan orange dan disetiap warna memiliki arti khusus, yaitu :

Biru

Melambangkan kegiatan sensus penduduk yang dilakukan sepuluh tahun sekali pada setiap tahun yang berakhiran angka 0 (nol).

Hijau

Melambangkan kegiatan sensus pertanian yang dilakukan sepuluh tahun sekali pada setiap tahun yang berakhiran angka 3 (tiga).

Orange

Melambangkan kegiatan sensus ekonomi yang dilakukan sepuluh tahun sekali pada setiap tahun yang berakhiran angka 6 (enam).

Dr. Suhariyanto - Kepala Badan Pusat Statistik

Bapak kelahiran Blitar ini diangkat sebagai Kepala Badan Pusat Statistik pada tanggal 15 September 2016. Pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik pada Februari 2012 - September 2016, sebelumnya adalah Direktur Analisis dan Pengembangan Statistik sejak Tahun 2010. Alumni Akademi Ilmu Statistik tahun 1983 ini juga pernah menjabat Kepala Subdirektorat Analisis Statistik BPS Tahun 2008. Peraih gelar Doktor dari Reading University, Inggris Program Studi Ekonomi Pertanian Tahun 1999, dan Master Statistik dari Guelph University, Kanada Tahun 1992.

Dr. Adi Lumaksono, M.A. - Sekretaris Utama

Bapak kelahiran Magelang ini diangkat sebagai Sestama pada September 2017, sebelumnya Deputi Bidang Statistik Produksi pada tanggal 12 Oktober 2012 - September 2017, sebelumnya adalah Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Statistik sejak Maret 2012. Alumni Akademi Ilmu Statistik tahun 1982 pernah menjabat Direktur Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata tahun 2009. Peraih gelar Doktor Institut Pertanian Bogor Tahun 2011, dan Master Development Studies, Institute Social Studies, Hogue, Belanda Tahun 1991.

M. Ari Nugraha, M.Sc - Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik

Pria kelahiran Singkawang, sebelum diangkat sebagai Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik pada tanggal 23 September 2016 – sekarang, sebelumnya adalah Direktur Diseminasi Statistik Tahun 2013. Alumni Akademi Ilmu Statistik tahun 1982, pernah menjabat sebagai Direktur Sistem Informasi Statistik Tahun 2011. Peraih gelar Master di bidang Statistik dari Guelph University, Kanada Tahun 1992.

Dr. Margo Yuwono, S.Si, M.Si - Deputi Bidang Statistik Sosial

Pria kelahiran Blitar, sebeum diangkat sebagai Deputi Bidang Statistik Sosial pada tanggal 2 Agustus 2018 - sekarang, sebelumnya adalah Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah. Alumni Akademi Ilmu Statistik (AIS) tahun 1986, pernah menjabat sebagai Direktur Analisis dan Pengembangan Statistik di tahun 2014. Peraih gelar Doktor di bidang ekonomi pertanian dari Institut Pertanian Bogor tahun 2012.

Yunita Rusanti M.Stat.- Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa

Wanita kelahiran Medan, diangkat sebagai Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa pada tanggal 31 Juli 2017 sampai sekarang, sebelumnya menjabat Direktur Statistik Harga pada tahun 2012, Kepala Subdirektorat Statistik Harga Konsumen Tahun 2008. Alumni AIS tahun 1982, pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Ketenagakerjaan Tahun 2001. Peraih gelar Master Statistik dari New South Wales University, Australia Tahun 1991

M. Habibullah, S.Si, M.Si - Deputi Bidang Statistik Produksi

Pria kelahiran Musi Rawas, sebelum diangkat sebagai Deputi Bidang Statistik Produksi pada tanggal 15 Februari 2018 - sekarang, sebelumnya dalah Kepala BPS Provinsi Kalimantan Timur. Alumni Akademi Ilmu Statistik (AIS) tahun 1988 pernah menjabat sebagai Kepala BPS Provinsi Maluku Utara pada tahun 2013. Peraih gelar Master di bidang ekonomi dari Universitas Sriwijaya, Palembang tahun 2008.

Sri Soelistyowati, M.A. - Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik

Wanita kelahiran Semarang, diangkat sebagai Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik pada tanggal 3 Februari 2017 sampai sekarang, sebelumnya menjabat Direktur Neraca Pengeluaran pada tahun 2011, Kepala Subdirektorat Neraca Modal dan Luar Negeri Tahun 2008. Alumni Akademi Ilmu Statistik tahun 1983, pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Neraca Arus DanaTahun 2001. Peraih gelar Master di Bidang Ekonomi dari Colorado University, USA Tahun 1994

Drs. Akhmad Jaelani M.Si - Inspektur Utama

Akhmad Jaelani, lahir di Purbalingga pada tahun 1963. Dilantik sebagai Inspektur Utama pada tanggal 31 Agustus 2015 sampai sekarang, sebelumnya adalah Kepala Biro Kepegawaian, Kepala BPS Provinsi Lampung, Kepala BPS Provinsi Jambi. Meraih gelar Bachelor Statistic (B.St)setelah menamatkan pendidikan di Akademi Ilmu Statistik tahun 1985, kemudian memperoleh gelar Doktorandus dari Fakultas MIPA Program Studi Statistika dari Universitas Padjajaran, Gelar Magister Ekonomi Studi Pembangunan didapatnya dari Universitas Syiah Kuala tahun 2004.

DAFTAR NAMA PEJABAT ESELON II BADAN PUSAT STATISTIK

No	Jabatan	Nama
1	Kepala Biro Bina Program	Buyung Airlangga, M.Bus
2	Kepala Biro Keuangan	Hanif Yahya, S.Si, M.Si
3	Kepala Biro Kepegawaian	Sugeng Arianto M.Si.
4	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum	Dwi Retno Wilujeng Wahyu Utami, S.Si, M.Si
5	Kepala Biro Umum	Badar, SE, M.Si
6	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan	Marsudijono, S.Si., MM
7	Direktur Politeknik Statistika STIS	Dr. Erni Tri Astuti, M.Math.
8	Direktur Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	Dr. Heru Margono, M.Sc
9	Direktur Diseminasi Statistik	Ir. Adhi Wiriana, M.Si.
10	Direktur Sistem Informasi Statistik	Dr. Muchammad Romzi
11	Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Nurma Midayanti, SSi, M.Enc.Sc
12	Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat	Gantjang Amannullah, M.A.
13	Direktur Statistik Ketahanan Sosial	Harmawanti Marhaeni, M.Sc.
14	Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Hermanto bin Ashari Prawito, S.Si, M.M
15	Direktur Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	-
16	Direktur Statistik Industri	Dra. Marlina Kamil, MM
17	Direktur Statistik Distribusi	Dr. Drs. Anggoro Dwitjahyono, M.Si
18	Direktur Statistik Harga	Nurul Hasanudin SST.,M.Stat
19	Direktur Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	Dr. Titi Kanti Lestari, SE, M.Com.
20	Direktur Neraca Produksi	Setianto, S.E, M.Si
21	Direktur Neraca Pengeluaran	Puji Agus Kurniawan, S.Si., M.A
22	Direktur Analisis dan Pengembangan Statistik	-
23	Inspektorat Wilayah I	Ihsanurijal, S.Si, M.Si
24	Inspektorat Wilayah II	Yani Kurniani, SE., M.Si.
25	Inspektorat Wilayah III	Ir. Sri Indrayanti, MAP

BPS Provinsi	Alamat	Telp	Email
BPS Provinsi Aceh	Jl. Tgk. H. M. Daud Bereueh No. 50, Kuta Alam, Banda Aceh	Telp (0651) 23005 Fax (0651) 23005	bps1100@bps.go.id
BPS Provinsi Sumatera Utara	Jl. Asrama No. 179, Medan 20123	Telp (061) 8452343 Fax (061) 8452773	bps1200@bps.go.id
BPS Provinsi Sumatera Barat	Jl. Khatib Sulaiman No 48, Kota Padang 25135	Telp (0751) 442158, 442160 Fax (0751) 44216	bps1300@bps.go.id
BPS Provinsi Riau	Jl. Pattimura No. 12, Pekanbaru, Riau 28131	Telp (0761) 23042 Fax (0761) 21336	bps1400@bps.go.id
BPS Provinsi Jambi	Jl. A. Yani No. 4, Telainapura, Jambi 36122	Telp (0741) 60497 Fax (0741) 60802	bps1500@bps.go.id
BPS Provinsi Sumatera Selatan	Jl. Kapten Anwar Sastro No. 1694, Palembang 30129	Telp (0711) 318456, 351665	bps1600@bps.go.id
BPS Provinsi Bengkulu	JL. ADAM MALIK KM 8 GADING CEMPAKA BENGKULU 38225	Telp. (0736) 349117-349118 Fax. (0736) 349115	bps1700@bps.go.id
BPS Provinsi Lampung	Jl. Basuki Rahmat No. 54, Bandar Lampung 35215	Telp (0721) 482909, 474326, 484575 Fax (0721) 484329	bps1800@bps.go.id
BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, Air Itam, Pangkalpinang	Telp (0717) 439422 Fax (0717) 439425	bps1900@bps.go.id
BPS Provinsi Kepulauan Riau	Jl. Jend. Ahmad Yani No.21, Tanjungpinang 29124	Telp (0771) 4500155, 4500150 Fax (0771) 4500157	bps2100@bps.go.id
BPS Provinsi DKI Jakarta	Jl. Salemba Tengah 36-38, Paseban, Senen, Jakarta Pusat	Telp. (021) 31928493 Fax. (021) 3152004	bps3100@bps.go.id
BPS Provinsi Jawa Barat	Jl. Penghulu H. Hasan Mustapa No. 43, Bandung 40124	Telp (022) 7272595, 7201696 Fax (022) 7213572	bps3200@bps.go.id
BPS Provinsi Jawa Tengah	Jl. Pahlawan No. 6 Semarang 50241	(024) 8412802, 8412804, 8412805	bps3300@bps.go.id
BPS Provinsi D.I.Yogyakarta	Jl.Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul 55183	Telp (0274) 4342234 Fax (0274) 4342230	bps3400@bps.go.id
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur	Jl. Raya Kendangsari Industri No. 43-44 Surabaya 60292	Telp (031) 8439343, 8438611 Fax (031) 8494007	bps3500@bps.go.id
BPS Provinsi Banten	Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Blok Instansi Vertikal Kav. H1-2 Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani	Telp (0254) 267027 Fax (0254) 267026	bps3600@bps.go.id
BPS Provinsi Bali	Jl. Raya Puputan No. 1 Renon Denpasar 80226	Telp (0361) 238159 Telp Langsung (0361) 243696 Fax. (0361) 238162	bps5100@bps.go.id
BPS Provinsi NTB	Jl. Gunung Rinjani No. 2 Mataram, NTB 83126	Telp (0370) 621385 /Faks (0370) 623801	bps5200@bps.go.id
BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur	Jl. R. Suprapto No.5 Kec. Oebobo – Kupang, NTT 85111	Telp (0380) 826289/821755 Fax. (0380) 833124	bps5300@bps.go.id
BPS Provinsi Kalimantan Barat	Jl. Sutan Syahrir No. 24/42 Pontianak 78116	Telp (0561) 735345, 765741 Fax. (0561) 732184	bps6100@bps.go.id
BPS Provinsi Kalimantan Tengah	Jl. Kapten Piere Tendean No.6 Palangka Raya 73112	Telp (0536) 3228105 Fax. (0536) 3221380	bps6200@bps.go.id
BPS Provinsi Kalimantan Selatan	Jl. Soekarno Hatta/Trikora No. 7 Banjarbaru, Indonesia	Telp (0511) 6749001 Fax. (0511) 6749106	bps6300@bps.go.id
BPS Provinsi Kalimantan Timur	Jl. Kemakmuran No. 4 Samarinda 75117	Telp (0541) 743372, 732793 Fax. (0541) 201121	bps6400@bps.go.id
BPS Provinsi Sulawesi Utara	Jl. 17 Agustus Manado 95119	Telp (0431) 847044 Fax. (0431) 862204	bps7100@bps.go.id
BPS Provinsi Sulawesi Tengah	Jl. Prof. Moh.Yamin No. 48 Palu 94114	Telp (0451) 483610, 483611, 483613 Fax. (0451) 483612	bps7200@bps.go.id
BPS Provinsi Sulawesi Selatan	Jl. Haji Bau No. 6, Makassar 90125	Telp (0411) 854838, 872879 Fax. (0411) 851225	bps7300@bps.go.id
BPS Provinsi Sulawesi Tenggara	Jl. Boulevard No. 1 Kendari Sulawesi Tenggara	Telp (0401) 3135363 Fax. (0401) 322355	bps7400@bps.go.id
BPS Provinsi Gorontalo	Jl. Prof. Dr. Aloe Saboe No.117, Wongkaditi Utara, Gorontalo	Telp (0435) 834596 Fax. (0435) 834597	bps7500@bps.go.id
BPS Provinsi Sulawesi Barat	JL. RE MARTADINATA No. 10 MAMUJU 91511	Telp. (0426) 22103 Fax. (0426) 21265	bps7600@bps.go.id
BPS Provinsi Maluku	Jl. Wolter Monginsidi, Passo-Ambon 97232	Telp (0911) 361320, 361321 Fax. (0911) 361319	bps8100@bps.go.id
BPS Provinsi Maluku Utara	Jl. Stadion No.65 Kel. Stadion Kec. Ternate Tengah, Ternate 97712	Telp (0921) 3127878 Fax (0921) 316301	bps8200@bps.go.id
BPS Provinsi Papua Barat	Jl. Trikora Sowi IV No. 99, Manokwari, Papua Barat	Telp/Fax (0986) 214199	bps9100@bps.go.id
BPS Provinsi Papua	JL. DR. SAMRATULANGI DOK II JAYAPURA, PAPUA 99112	Telp. (0967) 534519, 533028 Fax. (0967) 536490	bps9400@bps.go.id

DATA SENSUS

Sosial dan
Kependudukan

Ekonomi dan
Perdagangan

Pertanian dan
Pertambangan

Tentang BPS

DATA SENSUS

Sosial dan Kependudukan

Ekonomi dan Perdagangan

Pertanian dan Pertambangan

Sosial dan
Kependudukan

Ekonomi dan
Perdagangan

Pertanian dan
Pertambangan